Meulaboh, Meuligonews.com – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Aceh, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menertibkan aktivitas pertambangan yang dijalankan Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA).
Ketua GMBI Aceh Zulfikar menyebutkan, kegiatan pertambangan KPPA hingga saat ini masih menyisakan banyak persoalan, baik dari sisi administrasi maupun teknis di lapangan. Salah satunya adalah dugaan belum adanya kepatuhan penuh terhadap persyaratan perizinan, seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta rekomendasi teknis (rekomtek) dari dinas terkait.
“GMBI Aceh menilai aktivitas pertambangan KPPA tidak transparan dan sarat dengan dugaan pelanggaran. Pemerintah harus bertindak tegas, jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut hingga merugikan masyarakat dan lingkungan,” ujar Ketua GMBI Aceh dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, lemahnya pengawasan dari pemerintah menjadi celah bagi perusahaan untuk terus beroperasi meski izin dan kelengkapan dokumen belum sepenuhnya dipenuhi. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga bisa memicu kerusakan lingkungan dan konflik sosial di tengah masyarakat.
GMBI Aceh juga meminta agar aparat penegak hukum turun tangan melakukan investigasi menyeluruh terhadap legalitas operasi KPPA.
“Jika ditemukan pelanggaran serius, maka sudah sepatutnya dilakukan penghentian kegiatan, bahkan penegakan hukum secara pidana,” tegasnya.
Pihaknya menekankan bahwa GMBI siap mengawal persoalan ini bersama masyarakat sipil lainnya demi memastikan aktivitas pertambangan di Aceh berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan rakyat.
