Meulaboh, Meuligonews.com – PT. Mitra Pelabuhan Mandiri (MPM) resmi mensosialisasikan kebijakan baru terkait penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan air bersih bagi kapal di kawasan Pelabuhan Umum Jetty Meulaboh. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Oktober 2025, berdasarkan SK Direksi PT MPM Nomor 11 Tahun 2025.
Direktur Utama PT Mitra Pelabuhan Mandiri, Arsan Yoe Nanda, menyebutkan bahwa kebijakan ini bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan, tetapi juga memperkuat posisi Pelabuhan Meulaboh sebagai pelabuhan yang strategis.
“Pengelolaan layanan ini adalah upaya untuk menjadikan Pelabuhan Meulaboh sebagai kawasan berikat untuk pusat kegiatan ekonomi maritim. Selain memenuhi kebutuhan kapal, kawasan berikat memberi manfaat besar karena fasilitasnya memungkinkan perusahaan terbebas dari beban pajak impor tertentu. Hal ini otomatis menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing,” jelas Arsan Yoe Nanda usai acara di Aula Meeting Room Parkside Hotel, Rabu (10/9/2025).
Arsan menjelaskan, keberadaan kawasan berikat memberikan keunggulan besar bagi para pelaku usaha. Salah satunya adalah fasilitas pembebasan pajak tertentu, terutama untuk barang-barang yang dimasukkan ke kawasan berikat. Hal ini secara langsung menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing pelabuhan, dan memberikan keuntungan ekonomi bagi pengguna jasa.
“Dengan adanya fasilitas kawasan berikat, pengusaha dapat memanfaatkan insentif pajak yang membuat biaya operasional lebih rendah,” jelasnya.
Ia menambahkan, usulan MPM untuk kawasan berikat Pelabuhan Meulaboh juga diharapkan menjadi magnet baru bagi investasi, khususnya di sektor pelayaran, perdagangan, dan industri penunjang.
“Dengan pengelolaan kawasan berikat yang profesional, kami ingin memastikan pelabuhan ini menjadi daya tarik investor. Ketersediaan layanan energi yang legal, murah, dan bebas pajak tertentu akan memperkuat iklim usaha di Aceh Barat,” tegasnya.
Selain itu, Arsan juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap layanan yang diberikan PT Mitra Pelabuhan Mandiri. Hal ini, menurutnya, untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik ilegal yang bisa merugikan pengguna jasa maupun daerah.
“Kami berkomitmen menjadikan kawasan Pelabuhan Meulaboh sebagai contoh pengelolaan pelabuhan yang bersih, akuntabel, dan memberi manfaat maksimal, baik bagi pelayaran, pelaku usaha, maupun masyarakat Aceh Barat,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan pelabuhan, agen pelayaran, para stakeholder hingga masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan. Kehadiran berbagai pihak tersebut menandakan bahwa kebijakan baru ini mendapat perhatian besar, karena langsung menyangkut kelancaran aktivitas pelayaran serta ekonomi daerah.
